JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersiap menggali lebih dalam dugaan keterlibatan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi dalam pusaran kasus pengamanan situs judi online (judol).
Kini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM, nama Budi Arie mencuat dalam sorotan publik setelah disebut-sebut di persidangan kasus suap pembukaan blokir situs judol di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 14 Mei 2025.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa pihaknya akan memeriksa lebih lanjut apakah dugaan ini masuk dalam ranah tindak pidana korupsi yang menjadi kewenangan KPK.
“Kami akan cek dulu, apakah kasus ini mengarah pada korupsi dan sesuai dengan yurisdiksi kami,” ujar Budi dengan nada tegas kepada awak media di Jakarta, Jumat (23/5).
Skandal yang Mengguncang
Kasus ini bermula dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap empat tersangka: Zulkarnaen Apriliantony, Adhi Kismanto, Alwin Jabarti Kiemas, dan Muhrijan alias Agus.
Mereka didakwa melakukan suap terkait pembukaan blokir sejumlah situs judi online oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) pada masa kepemimpinan Budi Arie. Dalam sidang, terungkap bahwa Budi Arie diduga menerima jatah sebesar 50 persen dari keuntungan pengamanan situs-situs tersebut agar tetap beroperasi tanpa hambatan.
Berdasarkan dakwaan, para tersangka bersama 11 pihak lainnya dengan sengaja mendistribusikan dan membuat akses informasi elektronik bermuatan perjudian. Praktik ini menghasilkan setoran fantastis sebesar Rp15,3 miliar sebagai imbalan untuk menjaga situs judol tetap aktif dan terhindar dari pemblokiran. Dana tersebut kemudian didistribusikan sebagai komisi kepada pihak-pihak yang terlibat, termasuk diduga mengalir ke Budi Arie selaku Menkominfo kala itu.
Sorotan Publik dan Langkah KPK
Kemunculan nama Budi Arie dalam persidangan langsung memicu gelombang reaksi di masyarakat. Publik mempertanyakan integritas pejabat tinggi negara dalam menangani maraknya situs judi online yang meresahkan. KPK, sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, kini berada di bawah tekanan untuk mengusut tuntas kasus ini.
“Kami tidak ingin buru-buru menyimpulkan. Penyelidikan awal akan menentukan apakah ada unsur pidana korupsi, seperti penyalahgunaan wewenang atau suap, yang bisa kami tindak lanjuti,” tambah Budi Prasetyo. Ia juga menegaskan bahwa KPK akan bekerja secara profesional dan independen, tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Bayang-Bayang Judi Online
Maraknya situs judi online di Indonesia bukanlah isu baru. Meski Kominfo telah berulang kali mengklaim memblokir ribuan situs ilegal, praktik pengamanan situs judol oleh oknum berwenang justru menambah kompleksitas masalah.
Kasus ini menambah daftar panjang skandal yang melibatkan pejabat tinggi, sekaligus memicu pertanyaan tentang efektivitas pengawasan di tubuh kementerian.
Budi Arie sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait tuduhan ini. Namun, sorotan terhadapnya kian tajam, terutama karena posisinya sebagai menteri yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga ruang digital Indonesia dari konten ilegal.
Langkah ke Depan
KPK kini tengah mengumpulkan bukti awal, termasuk dokumen, rekam komunikasi, dan aliran dana yang diduga terkait kasus ini.
Jika terbukti ada unsur korupsi, kasus ini berpotensi menjadi salah satu skandal besar yang mengguncang pemerintahan. Publik menanti langkah konkret KPK untuk mengungkap kebenaran di balik dugaan keterlibatan Budi Arie dalam jaringan pengamanan situs judi online.
“Yang jelas, KPK tidak akan pandang bulu. Siapa pun yang terlibat, jika terbukti bersalah, akan kami proses sesuai hukum,” tegas Budi Prasetyo, menutup pernyataannya dengan nada optimistis.
Sementara itu, kasus ini menjadi pengingat bahwa perang melawan judi online tidak hanya soal teknologi, tetapi juga integritas para pemangku kebijakan. Publik kini menunggu, akankah KPK mampu membongkar jaringan gelap ini hingga ke akar-akarnya?
Penulis: Tim Investigasi Media Nusantara
 sedang mengusut dugaan keterlibatan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, dalam kasus pengamanan situs judi online. Penyelidikan berfokus pada kemungkinan adanya pemberian "jatah" atau keuntungan tertentu untuk melindungi operasional situs-situs ilegal tersebut. KPK telah memeriksa sejumlah dokumen dan komunikasi yang diduga terkait aliran dana mencurigakan, serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengungkap potensi pelanggaran hukum dalam kasus ini.){kind=link}