LIPUTANKHUSUS.COM | ROKAN HILIR – Anggaran kerja sama publikasi media di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir menjadi sorotan. PPTK Kerja Sama Publikasi Media Dinas Pendidikan, Eka Sandra, menyebut terdapat tiga kategori media yang masuk dalam anggaran, yakni media cetak, televisi, dan radio.
Menurut Eka Sandra, pihaknya tidak mengetahui secara rinci keseluruhan anggaran publikasi tersebut. Ia menyarankan agar persoalan besaran dan rincian anggaran dikonfirmasi langsung kepada bagian anggaran maupun Kepala Dinas Pendidikan.
“Yang ada itu cuma tiga anggaran yaitu media cetak, televisi serta radio. Kalau kami tidak tahu anggarannya, coba ditanyakan sama bagian anggaran,” ujar Eka Sandra.
Ia juga menyebut anggaran publikasi tersebut terdapat pada sejumlah OPD dan anggaran di Dinas Pendidikan mencapai kurang lebih Rp500 juta. Namun, angka tersebut masih membutuhkan penjelasan dan konfirmasi lebih lanjut dari pihak yang berwenang.
Yang menjadi perhatian, Eka Sandra menyampaikan bahwa media online disebut tidak memiliki anggaran dalam pos kerja sama publikasi yang dimaksud. Sementara pencairan yang telah dilakukan, menurutnya, diperuntukkan bagi media cetak berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
“Untuk media online tidak ada yang dianggarkan. Yang sudah keluar pencairan hanya untuk media cetak, kami membayarkannya dengan RKA,” jelasnya.
Sementara itu, upaya awak media untuk memperoleh penjelasan langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir hingga kini belum membuahkan hasil. Awak media disebut telah menunggu sekitar satu jam untuk mendapatkan kesempatan melakukan konfirmasi, namun belum juga memperoleh titik temu maupun keterangan resmi dari kepala dinas terkait.
Situasi ini tentu menimbulkan tanda tanya. Di tengah sorotan terhadap penggunaan anggaran publikasi, keterbukaan informasi seharusnya menjadi bagian penting yang perlu dijawab secara terang dan terbuka kepada publik.
Kini, publik menanti penjelasan resmi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Berapa sebenarnya total anggaran publikasi yang tersedia? Bagaimana rincian peruntukannya? Media apa saja yang menerima kerja sama? Apa dasar penetapan serta mekanisme pencairan anggaran tersebut?
Tak kalah penting, pertanyaan mengenai keberadaan media online dalam alokasi anggaran publikasi juga masih menjadi sorotan. Apakah media online memang tidak dianggarkan, atau ada mekanisme tertentu yang belum dijelaskan kepada publik?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan sekadar kepentingan awak media, melainkan menyangkut transparansi penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui secara jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan bagaimana anggaran publikasi tersebut dikelola.
Hingga berita ini disusun, publik masih menunggu jawaban resmi dan sikap terbuka dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir. Pungkasnya (MH)
Komentar