OPINI & KONTROL SOSIAL

Ketika Rakyat Didera Asap, Gubernur Kehilangan Respek: Potret Krisis Empati dan Panggung Sembako di Kalteng

Oleh: Jhonfri Ariyantho, SH / Kontrol Sosial

Hilangnya respek masyarakat terhadap seorang kepala daerah tidak pernah terjadi tanpa sebab. Di Kalimantan Tengah (Kalteng), merosotnya kepercayaan publik terhadap pimpinan nomor satu daerah ini menjadi potret nyata bagaimana krisis empati dan ketidaksiapan manajerial dapat mengikis legitimasi kepemimpinan dalam waktu singkat.

Ketika indeks kualitas udara menembus ambang batas berbahaya dan ribuan warga dipaksa menghirup racun kabut asap akibat Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), publik tidak hanya disuguhkan krisis lingkungan dan kesehatan, melainkan sebuah krisis kepemimpinan.

1. Blunder Komunikasi: Candaan Murah di Tengah Derita Warga

Fakta yang memicu kemarahan publik saat Gubernur melontarkan seloroh “bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi” di tengah pertanyaan serius mengenai penanganan bencana Karhutla bukan sekadar kekhilafan kata (slip of the tongue). Ini adalah muara dari hilangnya rasa empati.

Di saat paru-paru warga dan anak-anak dipenuhi asap pekat serta tim pemadam di lapangan bertarung nyawa, seloroh pejabat terasa amat mencederai rasa keadilan. Rakyat tidak membutuhkan humor; mereka membutuhkan keseriusan, rasa prihatin yang tulus, dan arah kebijakan yang tegas.

2. Paradoks Panggung Sembako BTT vs Kebutuhan Riil

Di tengah situasi darurat ini, kebijakan pembagian paket sembako secara masif menggunakan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) justru mempertegas jarak antara pemerintah dan kebutuhan riil warga. Terjadi kontradiksi narasi yang nyata:

• Di satu sisi, pemerintah daerah mengklaim bahwa aktivitas ekonomi masyarakat masih berjalan normal.
• Di sisi lain, anggaran darurat krisis justru habis digelontorkan untuk pembagian beras dan minyak goreng di depan kamera.

Pertanyaannya sederhana namun menohok: Apakah warga yang tercekik asap butuh sembako, atau butuh masker N95 gratis, fasilitas medis respirasi, serta pemadaman api yang efektif?

Ketika ancaman utamanya adalah racun udara, prioritas utama seharusnya adalah proteksi pernapasan dan penguatan armada pemadam di lapangan. Pembagian sembako seremonial di panggung politik dinilai publik tak lebih dari gimmick pencitraan instan yang gagal menyentuh akar masalah.

3. Absennya Budaya Extreme Ownership

Respek publik makin runtuh akibat ketidakberanian pemimpin untuk pasang badan. Ketidaksiapan dan kurang matangnya perencanaan aparatur daerah di awal krisis tampak nyata di lapangan. Namun, tidak ada pengakuan dosa maupun permintaan maaf terbuka yang meluncur dari pimpinan tertinggi.

Seorang pejabat yang gentleman memahami bahwa meminta maaf atas kekurangan jajarannya bukanlah bentuk kelemahan, melainkan bukti kekuatan karakter. Ketika pemimpin terkesan enggan disalahkan atau membiarkan jajaran di bawahnya menanggung beban, kepercayaan publik terhadap seluruh pilar pemerintah daerah akan ikut runtuh.

Jalan Memulihkan Simpati: Apa yang Harus Dilakukan Gubernur Sekarang?

Jika Gubernur Kalteng ingin merebut kembali respek dan kepercayaan rakyat yang telah pudar, melobi kamera saat membagi sembako bukanlah solusinya. Langkah-langkah radikal, jujur, dan berani berikut harus segera diambil:

1. Meminta Maaf secara Terbuka dan Tulus (Public Apology) Gubernur harus berani berdiri secara resmi di hadapan publik dan berkata:
   

   “Saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Kalteng atas ketidaksiapan perencanaan kami di awal krisis ini, serta atas kelakar yang tidak pada tempatnya. Tanggung jawab penuh ada pada saya selaku Gubernur.”

   Permintaan maaf yang jujur adalah wujud kerendahan hati yang amat dihormati dalam budaya kepemimpinan mana pun.

2. Alihkan BTT dari “Panggung Sembako” ke “Intervensi Kesehatan & Pemadaman” Hentikan seremonial bagi-bagi sembako yang tidak tepat sasaran. Arahkan anggaran BTT secara transparan untuk:
   • Pembagian masker N95 gratis secara merata hingga ke pemukiman warga.
   • Penyediaan Posko Singgah Bebas Asap berfasilitas air purifier dan terapi oksigen gratis di setiap kecamatan.
   • Penambahan insentif, peralatan medis, dan perlengkapan pemadam bagi relawan serta Satgas Karhutla di lapangan.
3. Ganti Retorika dengan Transparansi Komando Krisis Pimpin langsung briefing penanganan Karhutla setiap hari dengan menyajikan data konkret: berapa hektar yang berhasil dipadamkan, berapa pasokan oksigen yang tersalurkan, dan apa kendala teknis di lapangan. Tunjukkan bahwa Gubernur bekerja sebagai komandan krisis, bukan politisi yang sedang bersafari.

Penutup

Simpati dan respek rakyat tidak bisa dibeli dengan sekeranjang sembako atau tutupan retorika di media. Respek lahir dari kerendahan hati untuk mengakui kesalahan, empati untuk merasakan penderitaan rakyat, dan ketegasan untuk bertindak tepat sasaran.

Masyarakat Kalteng hanya merindukan sosok pemimpin nomor satu yang hadir sepenuhnya—bukan sekadar raga di panggung seremonial, melainkan nuraninya di tengah asap keprihatinan rakyat./Jhon/