Arosuka, LiputanKhusus.Com — Pemerintah Kabupaten Solok bersama unsur TNI, Polri, BPBD, BNPB, OPD terkait, instansi pemerintah dan relawan menggelar rapat evaluasi penanganan bencana banjir bandang di Posko Utama Kabupaten Solok, Minggu malam, 27 September 2026, mulai pukul 20.00 WIB hingga selesai.
Rapat evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat penanganan pascabencana, khususnya mengevaluasi hasil pekerjaan yang telah dilakukan sekaligus menyusun strategi dan pembagian tugas untuk kegiatan pembersihan dan pemulihan pada hari berikutnya.
Dalam rapat, Kodim 0309 melaporkan progres pembersihan di kawasan perumahan telah mencapai sekitar 80 persen. Kodim juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur yang telah bersama-sama bekerja di lapangan serta mengimbau instansi yang belum bergabung agar turut berpartisipasi dalam mempercepat proses pemulihan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk kegiatan Senin, 28 September 2026, disiapkan ratusan personel gabungan yang terdiri dari 150 personel TNI, 80 personel Polri, 25 personel TNI AL, 35 personel Brimob, 40 personel Satpol PP, 30 personel Damkar, sembilan personel BPBD Sawahlunto, lima personel BPBD Dharmasraya dan 10 personel BPBD Kabupaten Solok.
Dari unsur TNI AL dilaporkan pembersihan telah dilakukan di kawasan DPMN dan perumahan masyarakat.
Pembersihan di kawasan perumahan telah dinyatakan selesai, namun masih diperlukan penyemprotan air untuk membersihkan sisa lumpur di bahu jalan. Sementara pembersihan kawasan DPMN masih menghadapi kendala banyaknya batu dan material lumpur.
TNI AL mengusulkan agar pegawai dari kantor yang menjadi lokasi pembersihan turut membantu personel di lapangan. Sementara unsur Brimob mendorong optimalisasi keterlibatan relawan untuk membantu pembersihan kawasan perkantoran serta memastikan seluruh peralatan yang digunakan dapat beroperasi secara maksimal.
Untuk kawasan Kantor Inspektorat, progres pembersihan telah mencapai sekitar 80 persen. Sedangkan pembersihan kawasan DPRD Kabupaten Solok dijadwalkan dilaksanakan pada Senin. Polres juga melaporkan pembersihan kawasan perumahan telah mencapai hampir 80 persen dan alat berat selanjutnya akan diarahkan ke kawasan perkantoran.
Polres mengingatkan agar pengoperasian alat berat diiringi ketersediaan mobil dump truck sehingga material hasil pembersihan dapat segera diangkut dan tidak menumpuk di lokasi.
Satpol PP dan Damkar turut memperkuat penanganan bencana.
Dukungan juga datang dari Damkar Kota Bukittinggi, Damkar Kabupaten Sijunjung dan Damkar Kota Sawahlunto. Untuk kegiatan berikutnya disiapkan 40 personel Satpol PP dan 30 personel Damkar sesuai kebutuhan di lapangan.
Hingga saat ini, kebutuhan operasional bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung kegiatan penanganan bencana telah mencapai sekitar 1.500 liter.
Dukungan dari berbagai unsur masih diperlukan agar operasional personel dan peralatan di lapangan tetap berjalan.
Dinas Pekerjaan Umum menyampaikan sejumlah dukungan peralatan untuk mempercepat pembersihan. Beberapa alat berat dari BPJN telah ditarik, namun terdapat perpanjangan penggunaan alat berat selama tiga hari. Saat ini BPJN mengoperasikan empat unit alat untuk mendukung pembersihan kawasan DPRD, gerbang Kantor DPRD dan perumahan.
Selain pembersihan, pekerjaan diarahkan pada pembersihan drainase, bahu jalan dan normalisasi sungai. Terdapat tambahan lima unit dump truck serta dukungan alat berat lainnya, termasuk excavator untuk membantu pembersihan sejumlah OPD.
Pekerjaan di kawasan Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah dan Dinas Pariwisata dijadwalkan dilaksanakan pada Senin. Sementara normalisasi sungai tetap dilakukan bersama Balai Wilayah Sungai (BWS). Masing-masing OPD juga diminta menyiapkan surat terkait penanganan dalam situasi tanggap darurat sebagai bagian dari dukungan administrasi kegiatan.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) turut memperkuat penanganan dengan melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah menggunakan tiga unit truk. Material hasil pembersihan diarahkan ke empat titik pembuangan, yakni kawasan Polres Arosuka, Jalur Dua Roda Minang, THKW dan Jorong Lubuk Selasih.
Untuk mempercepat pengangkutan material, DLH merencanakan penambahan enam unit dump truck. Sebelumnya, DLH juga telah melakukan penyisiran di kompleks kantor DPMN dan Dinas Pertanian serta melaksanakan gotong royong secara manual.
Sementara itu, Dinas Sosial melaporkan terdapat titik pengungsian di rumah Wakil Bupati dan Guest House. Pengungsi yang sebelumnya berada di Guest House telah kembali ke rumah masing-masing, sedangkan di rumah Wakil Bupati masih terdapat sekitar 30 jiwa.
Selain pengungsian terpusat, terdapat masyarakat yang melakukan pengungsian secara mandiri. Untuk kebutuhan konsumsi telah disiapkan sekitar 1.900 bungkus makanan, termasuk dukungan sembako bagi warga Perumahan Griya dan personel TNI. Operasional dapur umum juga mendapat dukungan dari Dinas Sosial Provinsi.
Dinas Kesehatan melaporkan masih terdapat dua pasien yang dirawat di RSUP M. Djamil Padang, sementara sembilan orang mengalami luka ringan. Keterbatasan air bersih masih menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Pendataan dan penanganan kelompok rentan, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui, juga terus dilakukan.
Selain pelayanan kesehatan, pemulihan psikologis atau trauma healing dilaksanakan di Pos Pemuda bagi masyarakat terdampak bencana.
PDAM melaporkan kerusakan pipa utama mulai dari kawasan Perumahan Kayu Aro hingga kawasan perkantoran. PDAM telah berkoordinasi dengan Kepala Balai untuk pengadaan pipa dan terus melakukan pekerjaan perbaikan, termasuk pengerjaan pipa di depan Kantor Bupati.
Perbaikan masih menghadapi kendala peralatan dan proses pemindahan material batu. Kawasan perkantoran ditargetkan kembali memperoleh aliran air pada Senin. PT Wijaya Karya juga memberikan dukungan tambahan sebanyak tujuh orang. Sementara kebutuhan air masyarakat dipenuhi melalui distribusi menggunakan mobil tangki.
Dinas PUPR melaporkan hasil pendataan cepat rumah terdampak yang telah divalidasi bersama pihak nagari. Tercatat 18 unit rumah rusak berat, 11 unit rusak sedang, 39 unit rusak ringan, satu unit rumah terendam dan tiga unit rumah rawan.
Dengan demikian terdapat 72 unit rumah yang akan ditindaklanjuti melalui SK Bupati sebagai dasar penanganan selanjutnya, termasuk untuk kebutuhan Dana Tunggu Hunian (DTH). Data tersebut telah divalidasi bersama pihak nagari dan selanjutnya dilakukan verifikasi bersama unsur Forkopimda.
BPBD menyampaikan tambahan tiga unit dump truck untuk mendukung proses pembersihan. BPBD juga mengharapkan peran aktif ASN, khususnya pegawai yang kantornya terdampak, untuk hadir dan membantu proses pembersihan di kantor masing-masing.
Kepala OPD terkait juga diharapkan hadir apabila kantor atau fasilitas yang menjadi tanggung jawabnya terdampak. Kelompok Siaga Bencana (KSB) yang sebelumnya bekerja di kawasan perumahan diarahkan membantu pembersihan kawasan perkantoran. Peralatan semprot BPBD juga akan diberdayakan untuk membantu penyemprotan.
Dari unsur BNPB dilakukan kajian menggunakan aplikasi InaRISK di kawasan perumahan untuk memperoleh gambaran risiko dan kondisi terdampak secara lebih mendalam. BNPB juga menyoroti masih adanya alat berat di kawasan perumahan yang belum bekerja optimal akibat kendala BBM.
Selain pembersihan kawasan terdampak, percepatan penanganan juga diarahkan pada normalisasi sungai serta pemenuhan kebutuhan Dana Tunggu Hunian.
Melalui rapat evaluasi tersebut, seluruh unsur yang terlibat diharapkan terus memperkuat koordinasi dan gotong royong di lapangan. Percepatan pembersihan kawasan perumahan, perkantoran, fasilitas umum, drainase, jalan dan sungai menjadi bagian penting dalam proses pemulihan pascabencana di Kabupaten Solok.
Pemerintah Kabupaten Solok bersama seluruh unsur terkait akan terus melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan penanganan berjalan efektif, terkoordinasi dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.( Yef)
Komentar