Oleh: Jhonfri Ariyantho, SH
Di tengah dinamika demokrasi, hubungan antara media massa dan cabang-cabang kekuasaan negara sering kali diibaratkan seperti berjalan di atas tali tipis. Di satu sisi, pers membutuhkan akses informasi dari lembaga publik. Di sisi lain, pers dituntut tetap independen agar tidak terseret ke dalam arus kepentingan politik maupun kekuasaan.
Pers pada hakikatnya berdiri di luar pagar kekuasaan. Pers bukanlah bagian dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Posisi “di luar pagar” ini memungkinkan wartawan melihat ke dalam sistem untuk menyingkap kebocoran, ketimpangan, serta ketidakadilan yang mungkin terjadi.
Prinsip utamanya tegas: Sinergitas bukan berarti pelukan, melainkan menjaga jarak profesional.
1. Sinergi dengan Eksekutif: Data dan Kontrol
Lembaga eksekutif—baik pemerintah pusat maupun daerah—bertanggung jawab menjalankan kebijakan, mengelola anggaran publik, dan melayani masyarakat. Dalam ranah ini, sinergitas pers diwujudkan melalui dua pilar utama:
- Sinergi Informasi: Pers memanfaatkan Hak atas Informasi Publik yang dijamin oleh undang-undang (UU No. 14 Tahun 2008). Wartawan perlu mengakses dokumen APBD, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), hingga laporan proyek, serta memverifikasi setiap klaim pejabat dengan kondisi fakta di lapangan.
- Sinergi Kontrol: Pers hadir untuk memberikan kritik berbasis fakta sebagai bentuk “peringatan dini” bagi penyelenggara negara. Penting bagi pers untuk membedakan antara temuan awal, indikasi, dugaan, dan fakta teruji.
Kritik bukan lawan sinergitas, melainkan bentuk sinergitas yang paling penting untuk memperbaiki kebijakan publik.
2. Sinergi dengan Yudikatif: Menjaga Batas Profesionalisme
Hubungan dengan penegak hukum—Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan—membutuhkan kehati-hatian yang ekstra tinggi. Sinergitas di bidang hukum harus berpegang teguh pada etika dan batasan hukum:
- Praduga Tak Bersalah: Penggunaan istilah hukum harus presisi (membedakan status diduga, tersangka, terdakwa, hingga terpidana). Identitas anak dan korban kejahatan seksual wajib dilindungi, serta tidak menghakimi seseorang sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- Menghormati Batas Penyidikan: Konfirmasi informasi adalah tugas pers, namun pers tidak boleh terlibat dalam tindakan penyidikan. Memahami aturan kerahasiaan proses hukum dan memverifikasi keaslian dokumen adalah keharusan.
- Independensi Peradilan: Meliput proses persidangan yang terbuka untuk umum, menyajikan pandangan para pihak secara berimbang, serta menghindari pemberitaan tendensius yang berpotensi menekan independensi hakim.
Pers bukan pengadilan. Tugas pers adalah menyampaikan fakta, bukan menjatuhkan vonis.
3. Sinergi dengan Legislatif: Mengawasi Anggaran, Legisiasi, dan Representasi
DPRD maupun DPR menjalankan fungsi pembentukan peraturan (legislasi), penganggaran (budgeting), dan pengawasan. Karena lembaga ini dipenuhi oleh dinamika dan kepentingan politik, pers rentan terjebak jika tidak waspada. Sinergitas dilakukan melalui:
- Pengawasan Anggaran: Menelusuri seluruh tahapan APBD/APBN dari perencanaan, pembahasan, persetujuan, hingga realisasi. Pers tidak hanya melihat angka-angka, tetapi juga mempertanyakan selisih dan mengawal prosesnya.
- Sinergi Legislasi: Mengawal draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) atau UU sejak awal pembahasan, menguji substansi pasal serta dampaknya bagi masyarakat, serta melibatkan suara publik dan pakar.
- Sinergi Representasi: Peliputan kegiatan reses tidak boleh sebatas foto formalitas atau janji manis. Catat aspirasi warga yang tercecer dan pastikan ada tindak lanjutnya.
Batas profesional dengan legislatif: Jangan menjadi tim sukses, dan hindari menerima imbalan yang dapat merusak independensi.
Penutup: Rumus Tiga Jarak
Untuk menjaga sinergitas yang sehat tanpa mengorbankan independensi, pers perlu menerapkan Rumus Tiga Jarak terhadap Trias Politica:
| Lembaga | Prinsip Pendekatan | Aksi Nyata Pers |
|---|---|---|
| Eksekutif | Dekat dengan data, kritis terhadap kebijakan | Cek dokumen, lakukan konfirmasi, dan turun ke lapangan. |
| Legislatif | Dekat dengan proses, independen dari kepentingan politik | Cek proses voting dan sikap fraksi, bukan hanya statemen ketua. |
| Yudikatif | Dekat dengan informasi, taat pada prinsip keadilan | Gunakan terminologi hukum secara tepat (diduga/tersangka). |
PERS YANG MERDEKA, DEMOKRASI YANG SEHAT
Negara tanpa pers akan blind (buta). Pers tanpa negara akan wild (liar). Rakyat tanpa keduanya akan tertindas. Itulah esensi sinergitas.
Komentar