LiputanKhusus.com – Kabut asap kembali menjadi perhatian masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Kondisi serupa juga terlihat di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Jumat (18/9/2026), ketika kawasan perbukitan dan permukiman tampak diselimuti kabut pekat sehingga jarak pandang menjadi terbatas.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat, terutama menyangkut kualitas udara dan dampaknya terhadap kesehatan. Warga berharap persoalan kabut asap tidak hanya ditangani melalui imbauan, tetapi mendapat penanganan nyata dan terukur dari pemerintah.
Foto yang diterima redaksi memperlihatkan kawasan Pantai Cermin tertutup kabut cukup tebal. Kondisi di lapangan tersebut perlu segera ditindaklanjuti dengan pengukuran kualitas udara serta penelusuran sumber asap oleh instansi berwenang.
Kabut Asap Bukan Sekadar Gangguan Pandangan
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan bukan hanya persoalan berkurangnya jarak pandang. Paparan asap dapat mengganggu aktivitas masyarakat dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat yang memiliki masalah pernapasan.
Persoalan ini menjadi semakin serius karena pemerintah pusat sendiri pada 17 September 2026 menggelar koordinasi khusus mengenai dampak kabut asap karhutla di Sumatra dan Kalimantan.
Kemenko PMK menyebut penanganan karhutla harus berjalan bersamaan antara pencegahan dan pemadaman dengan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan dan pelayanan dasar. Pemerintah juga mencatat masih terdapat titik api dan menilai penanganan karhutla perlu diperkuat.
Pemerintah Pusat Diminta Jangan Hanya Menunggu
Dengan kondisi kabut asap yang kembali dirasakan masyarakat, pemerintah pusat patut memastikan koordinasi antara kementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPBD, aparat penegak hukum dan instansi teknis benar-benar berjalan sampai ke daerah.
Pertanyaan masyarakat sederhana: seberapa serius pemerintah melakukan pencegahan sebelum kebakaran meluas dan asap semakin mengganggu kehidupan warga?
Pemerintah juga perlu membuka informasi kepada publik mengenai jumlah titik panas, lokasi kebakaran, sumber asap, perkembangan pemadaman, kualitas udara serta langkah perlindungan masyarakat di wilayah yang terdampak.
Apalagi, persoalan asap di Sumatera Barat tidak selalu berasal dari satu wilayah. Sebelumnya, Pemprov Sumbar menyatakan sejumlah daerah di Sumbar juga terdampak asap karhutla dari provinsi tetangga.
Artinya, persoalan ini membutuhkan koordinasi lintas daerah bahkan lintas provinsi, bukan hanya mengandalkan kemampuan pemerintah kabupaten/kota.
Kota Solok Sudah Ambil Langkah, Bagaimana Kabupaten Solok?
Dampak kabut asap juga telah mendorong Pemerintah Kota Solok mengambil sejumlah langkah perlindungan masyarakat.
Pada 11 September 2026, Pemkot Solok membagikan 25 ribu masker kepada masyarakat setelah kualitas udara dilaporkan mencapai angka 150 dan masuk kategori tidak sehat. Pemerintah juga mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Pemkot Solok bahkan menerapkan pembelajaran dari rumah bagi siswa sebagai respons terhadap penurunan kualitas udara akibat kabut asap.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa dampak kabut asap sudah menyentuh aktivitas masyarakat dan dunia pendidikan.
Karena itu, masyarakat Kabupaten Solok, khususnya Pantai Cermin, juga layak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi kualitas udara dan langkah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk melindungi mereka.
Jangan Tunggu Kondisi Semakin Parah
Masyarakat tidak membutuhkan kepanikan. Yang dibutuhkan adalah informasi yang transparan, tindakan cepat dan perlindungan nyata.
Pemerintah pusat perlu memastikan sistem pemantauan titik panas, pemadaman, penegakan hukum terhadap pembakaran ilegal, pelayanan kesehatan dan perlindungan kelompok rentan benar-benar berjalan.
Kemenko PMK sendiri menyebut perlunya penguatan data dan informasi serta koordinasi penanganan di lapangan. Pemerintah juga membahas kemungkinan penyiapan posko dan shelter udara bersih bagi masyarakat berisiko tinggi di wilayah dengan kualitas udara membahayakan.
Masyarakat Menunggu Tindakan Nyata
Kabut asap yang kembali menyelimuti kawasan Pantai Cermin seharusnya menjadi peringatan agar persoalan karhutla tidak dianggap sebagai fenomena musiman yang harus diterima masyarakat.
Pemerintah pusat memiliki peran penting dalam memastikan penanganan karhutla berjalan terpadu dari tingkat nasional hingga daerah.
Jangan sampai masyarakat hanya diminta memakai masker ketika asap sudah datang. Pencegahan kebakaran, pencarian sumber asap, pemadaman, penegakan hukum dan perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan secara bersamaan.
Untuk kondisi Pantai Cermin pada 18 September 2026, sumber spesifik kabut yang terlihat dalam foto warga ini belum dapat dipastikan hanya dari visual foto. Karena itu, BPBD, DLH dan instansi terkait perlu segera memberikan penjelasan berdasarkan data lapangan dan pengukuran kualitas udara.
Masyarakat berhak mendapatkan udara yang aman dan informasi yang jelas mengenai apa yang sedang terjadi di lingkungan mereka. (zulpancer)
Komentar