GUNUNGSITOLI, 23 Oktober 2026 — Polemik penjaringan perangkat Desa Ombolata Simenari, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Ruang Kerja Komisi I DPRD Kota Gunungsitoli, Jumat (23/10/2026). Forum yang menjadi wadah penyampaian aspirasi dan keberatan masyarakat tersebut menyoroti satu persoalan mendasar: apakah dugaan pelanggaran yang dipersoalkan benar-benar didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan?
Sejumlah keberatan disampaikan dalam forum tersebut, mulai dari dugaan kebocoran soal ujian tertulis hingga persoalan transparansi administrasi. Kendati demikian, dalam proses seleksi pemerintahan desa, kecurigaan dan pernyataan sepihak tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran tanpa didukung fakta, dokumen, serta bukti yang dapat diverifikasi.
RDPU tersebut dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi I DPRD Kota Gunungsitoli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan (PMDK), Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Gunungsitoli, Camat Gunungsitoli Selatan, Penjabat (Pj.) Kepala Desa Ombolata Simenari, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), panitia penjaringan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta sejumlah awak media.
Dalam jalannya rapat, perwakilan masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan dan menjelaskan dugaan persoalan dalam tahapan seleksi. Dua isu utama yang mencuat adalah dugaan kebocoran soal ujian tertulis sebelum pelaksanaan seleksi serta masalah transparansi administrasi. Namun, berdasarkan pembahasan yang berlangsung, pihak pelapor belum mampu menunjukkan bukti autentik yang memadai untuk mengonfirmasi dugaan tersebut.
Akibatnya, dugaan yang disampaikan belum dapat dinyatakan sebagai pelanggaran yang terbukti secara hukum maupun administratif.
Pembuktian Menjadi Titik Krusial
Dalam polemik ini, batas antara dugaan dan pelanggaran yang terbukti harus ditempatkan secara tegas. Masyarakat tentu memiliki hak untuk mempertanyakan proses seleksi, menyampaikan keberatan, serta meminta penjelasan atas tahapan yang dianggap tidak sesuai. Akan tetapi, setiap tuduhan pelanggaran wajib disertai dasar dan bukti yang jelas agar dapat diperiksa secara objektif.
Di sisi lain, belum memadainya bukti yang disampaikan pelapor dalam RDPU tidak serta-merta membuktikan bahwa seluruh tahapan seleksi telah berjalan sempurna tanpa persoalan. Penilaian terhadap proses penjaringan tetap harus didasarkan pada pemeriksaan dokumen administrasi, berita acara, prosedur pelaksanaan ujian, serta bukti lain yang relevan.
Prinsipnya jelas: dugaan harus diperiksa, keberatan harus didengar, dan kesimpulan harus didasarkan pada fakta. Tanpa standar pembuktian yang objektif, polemik hanya akan terjebak dalam adu klaim yang tidak memberikan kepastian kepada masyarakat.
Hubungan Kekeluargaan Disorot, tetapi Bukan Penentu Kebenaran
Dalam pembahasan RDPU, identitas pihak-pihak yang terlibat sebagai pelapor turut menjadi sorotan, salah satunya Firman Lase yang disebut-sebut merupakan adik kandung Wakil Wali Kota Gunungsitoli, serta Yuliaman Lase yang juga dikabarkan memiliki hubungan kekeluargaan dengan Wakil Wali Kota Gunungsitoli.
Fakta mengenai hubungan kekeluargaan tersebut menjadi bagian dari konteks yang mengemuka di tengah masyarakat. Kendati demikian, hubungan keluarga tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan benar atau salahnya substansi keberatan yang disampaikan.
Ukuran utama tetap terletak pada substansi persoalan, dasar keberatan, serta kekuatan bukti yang diajukan. Siapa pun berhak menyampaikan laporan, tetapi setiap tuduhan wajib diuji dengan standar pembuktian yang sama. Kedekatan dengan pejabat publik tidak semestinya menjadi alasan untuk mengabaikan laporan, sebagaimana hubungan kekeluargaan juga tidak dapat menggantikan alat bukti dalam membuktikan suatu pelanggaran.
Tindak Lanjut Administratif
Pembahasan RDPU kemudian mengarah pada langkah tindak lanjut administratif guna memberikan kepastian terhadap proses pengisian jabatan perangkat Desa Ombolata Simenari.
Ketua Komisi I DPRD Kota Gunungsitoli menyampaikan arahan kepada Camat Gunungsitoli Selatan agar segera menerbitkan surat rekomendasi bagi calon perangkat desa terpilih, khususnya untuk formasi Kepala Dusun I Desa Ombolata Simenari. Arahan ini bertujuan untuk mendorong penyelesaian persoalan melalui mekanisme pemerintahan yang sah, dengan tetap memperhatikan kewenangan pejabat terkait, persyaratan pengangkatan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Transparansi Berdasarkan Fakta
Polemik penjaringan perangkat Desa Ombolata Simenari menjadi ujian bagi seluruh pihak. Panitia penjaringan dan pemerintah desa dituntut mampu mempertanggungjawabkan setiap tahapan seleksi secara terbuka. Sebaliknya, pihak yang mengajukan keberatan juga perlu menghadirkan bukti konkret agar tuduhan dapat diperiksa secara proporsional di atas asumsi dan prasangka.
Pada akhirnya, RDPU tersebut diharapkan menjadi langkah menuju penyelesaian yang adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, sehingga roda pemerintahan desa dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip akuntabilitas.
(Deni Zega)
Komentar