GUNUNGSITOLI, 05 November 2026 liputankhusus.com – Komisi III DPRD Kota Gunungsitoli turun langsung ke lapangan melakukan monitoring terhadap empat proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2026, Selasa (3/11/2026).
Monitoring tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD guna memastikan setiap proyek pembangunan berjalan sesuai perencanaan, memenuhi standar teknis, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Empat lokasi yang menjadi sasaran monitoring yakni pemeliharaan struktur jalan di Desa Lewuoguru, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi; pembangunan tembok penahan tanah di UPTD SMP Negeri 2 Gunungsitoli Idanoi; pemeliharaan jalan menuju Pekuburan Katolik Desa Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan; serta pembangunan relokasi pedagang Pasar Beringin dan Pasar Soliga di Terminal Faekhu, Kecamatan Gunungsitoli Selatan.
Kegiatan monitoring dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kota Gunungsitoli, Pdt. Agusman Farasi, S.Th., bersama Sekretaris Komisi III Bachmansyah Sipahutar dan anggota Komisi III, yakni Henry Beteholi Hulu, S.T., Putra Hidayat Zebua, serta Ns. Hariesty Talenta Narwastu Telaumbanua, S.Kep., M.Kep.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi fisik pekerjaan, perkembangan pelaksanaan proyek, hingga kesesuaian hasil pembangunan dengan perencanaan yang telah ditetapkan.
Komisi III menegaskan bahwa pengawasan secara langsung di lapangan sangat penting untuk memastikan anggaran daerah digunakan secara optimal, transparan, dan tepat sasaran.
Selain itu, mutu pekerjaan, ketepatan waktu penyelesaian, serta pemenuhan standar teknis menjadi perhatian penting agar hasil pembangunan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memiliki kualitas dan daya tahan yang baik.
Melalui monitoring ini, Komisi III DPRD Kota Gunungsitoli berharap seluruh proyek infrastruktur Tahun Anggaran 2026 dapat terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan pelayanan publik, aksesibilitas, serta kesejahteraan masyarakat.
Pengawasan DPRD diharapkan tidak berhenti pada kegiatan peninjauan semata, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memastikan setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan melalui APBD benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan. (Deni Zega)
Komentar