Oleh: Muhakim
PADANG PANJANG, LiputanKhusus.com – Revitalisasi PDIKM Padang Panjang kembali molor dan jadi sorotan. Proyek revitalisasi PDIKM Padang Panjang senilai Rp 479.999.200 sampai 3 November 2026 baru capai 80 persen. Akibat kondisi ini, Kadis keluarkan SP2 dan tarik denda harian.
Sebenarnya kami lega karena Kadis Pariwisata Padang Panjang, Chandra, akhirnya buka suara pada 3 November 2026. Selain itu Chandra kasih kejelasan bahwa proyek gerbang PDIKM dan aviari memang molor. Bahkan Chandra sebut proyek baru capai sekitar 80 persen.
Pada 30 Oktober, kamera kami rekam fakta ini pada lokasi. Misalnya, papan proyek catat nomor kontrak 08/PPK/RPDKIM.PA/Disporapar-PP/VIII-2026 tanggal 6 Agustus 2026. Kemudian papan proyek catat masa kerja 75 hari kalender. Karena itu hitungan kalender tunjuk deadline sekitar 20 Oktober. Namun sampai awal November, stiker BRAVO masih tutup kaca. Akibatnya genangan air masih basahi lantai.
Selanjutnya Chandra akui pekerjaan ini satu paket. Paket ini punya dua item, gerbang dan kandang burung. Awalnya nilai pagu sekitar Rp 600 juta. Lalu panitia tender pangkas nilai jadi Rp 479,9 juta. Turun 20 persen itu biasa. Akan tetapi turun kualitas dan turun ketepatan waktu itu tidak biasa.
Revitalisasi PDIKM Padang Panjang Kena SP2 dan Denda Rp 480 Ribu
Pertama-tama kami apresiasi langkah Dinas Pariwisata. Dinas Pariwisata keluarkan Surat Peringatan Kedua. Selain itu Dinas Pariwisata kasih tambahan waktu 25 hari. Tambahan waktu mulai 27 Oktober sampai sekitar 21 November 2026. Pada masa molor ini, Dinas Pariwisata tetap tarik denda Rp 480 ribu per hari.
Langkah ini benar secara administratif. Namun pertanyaan kritis muncul. Apakah Dinas Pariwisata benar-benar potong denda itu saat bayar 100 persen nanti? Atau Dinas Pariwisata hanya catat denda pada kertas? Karena itu publik sudah sering lihat denda hilang saat PHO.
Pada sisi lain Chandra tegas soal opsi putus kontrak. Chandra buka opsi putus kontrak jika sampai 21 November pekerjaan tak kunjung selesai. Oleh karena itu ini ujian nyali bagi Dinas Pariwisata. Akhirnya Dinas Pariwisata harus berani putus kontrak proyek Rp 480 juta demi jaga wibawa APBD.
Alasan Material Revitalisasi PDIKM Padang Panjang Dari Surabaya
Sementara itu Tanjung dari CV Utama Karya kasih alasan. Tanjung bilang kawat dan rangka besi aviari merupakan barang khusus. Pabrik Surabaya harus produksi barang khusus ini. Toko pada Padang tidak jual barang ini. Karena itu pabrik butuh 10-14 hari untuk kirim barang.
Selain itu tim Tanjung sudah pasang material. Namun tim Tanjung kurang volume. Akibatnya tim Tanjung harus pesan lagi. Alasan ini terdengar logis. Akan tetapi alasan ini bongkar lemahnya perencanaan.
CV Utama Karya teken kontrak 6 Agustus. Artinya kontraktor punya waktu lebih dari dua bulan untuk hitung volume. Selain itu kontraktor punya waktu untuk pesan material khusus. Lalu kenapa tim baru sadar kurang volume setelah pasang? Jadi kenapa Tanjung baru telepon ekspedisi dini hari saat sudah kena SP2?
Jika spesifikasi teknis memang seketat itu, tim harus matangkan hitungan shop drawing sebelum kerja. Tim tidak boleh hitung sambil jalan.
Ujian 25 Hari Revitalisasi PDIKM Padang Panjang ke Depan
Ingat, papan proyek pajang tulisan dengan huruf merah. Tulisan itu bilang proyek ini masyarakat bangun dari pajak. Karena itu tulisan itu bilang partisipasi masyarakat bayar pajak bangun proyek ini.
Kalau uang berasal dari pajak rakyat, maka molornya proyek ini jadi malu kita bersama. PDIKM dan Museum Bustanil Arifin merupakan wajah pariwisata Padang Panjang. Jangan sampai wisatawan datang lihat gerbang belum jadi. Selain itu jangan sampai wisatawan lihat aviari tanpa burung.
Kini bola ada pada dua kaki. Kaki pertama, CV Utama Karya harus buktikan kemampuan. CV Utama Karya harus selesaikan sisa 20 persen dalam 25 hari tambahan. Kaki kedua, Dinas Pariwisata dan konsultan pengawas CV Lanka Archindo Utama harus awasi secara ketat. Mereka tidak boleh hanya tunggu laporan mingguan.
Akhirnya masyarakat tidak butuh janji material dalam perjalanan. Masyarakat butuh bukti fisik. Masyarakat butuh gerbang dan aviari selesai, kokoh, dan bisa pakai.
Jika tidak, putus kontrak bukan ancaman. Sebaliknya putus kontrak harus jadi keputusan.
Baca juga: OPINI: Revitalisasi PDIKM Rp479,9 Juta Molor, Ujian Transparansi di Kota Serambi Mekkah
Komentar