Arosuka .Sumatera Barat.Liputankhusus.com .— Pemerintah Kabupaten Solok memaparkan progres pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Tahun 2025 dalam pertemuan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta sejumlah kementerian dan lembaga terkait di Guest House Rumah Dinas Bupati Solok, Arosuka, Selasa (20/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat pemulihan wilayah serta masyarakat yang terdampak bencana banjir bandang di Kabupaten Solok.
Bupati Solok Dr. (HC) Jon Firman Pandu, S.H., hadir langsung bersama jajaran Asisten, Staf Ahli, dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Turut hadir Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK, Dr. Lilik Kurniawan, selaku Ketua Tim Pengarah Satgas PRRP Sumatera, bersama Asisten Deputi Penanganan Bencana Merry Efriana beserta jajaran.
Pertemuan tersebut juga diikuti perwakilan Bappenas, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Kemenko Perekonomian, Satgas PRRP Sumatera, BNPB, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat se-Kabupaten Solok, serta tim pakar dan sejumlah kementerian dan lembaga lainnya, baik secara langsung maupun virtual.
Dalam sambutannya, Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran pemerintah pusat atas perhatian serta dukungan terhadap penanganan dan pemulihan masyarakat terdampak bencana di Kabupaten Solok.
Ia menjelaskan, dokumen R3P telah disampaikan sebelumnya sebagai pedoman perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Sejumlah langkah tindak lanjut terus dilakukan, termasuk koordinasi untuk mendorong pelaksanaan kembali Transfer ke Daerah (TKD) guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan kehidupan masyarakat.
Namun, bencana yang kembali terjadi pada September 2026 menambah tantangan dalam pelaksanaan program pemulihan.
Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Solok terus memperkuat koordinasi agar berbagai program rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan secara optimal.
“Alhamdulillah, melalui koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, TKD yang sempat tertunda dapat dilaksanakan pada awal tahun mendatang. Hal ini merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat dalam membantu daerah melaksanakan pembangunan dan pemulihan pascabencana,” ungkap Jon Firman Pandu.
Bupati menegaskan, kondisi geografis Kabupaten Solok yang memiliki kerawanan terhadap berbagai jenis bencana menuntut penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan. Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan dan langkah penanganan bencana.
Sementara itu, Deputi Kemenko PMK Dr. Lilik Kurniawan menekankan bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi tidak dapat dilakukan dengan pola kerja biasa. Seluruh pihak diminta meningkatkan kecepatan dan efektivitas pelaksanaan program agar masyarakat terdampak dapat segera pulih dan kembali menjalankan aktivitas sehari-hari.
Dari sisi pemulihan ekonomi, perwakilan Kemenko Perekonomian, Desi Zulfrani, menyampaikan bahwa kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah untuk mendukung pemulihan ekonomi secara menyeluruh, khususnya di wilayah terdampak banjir bandang.
Senada dengan itu, perwakilan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Slamet Santoso, menjelaskan bahwa dukungan pemulihan juga diarahkan pada bantuan sosial bagi masyarakat terdampak serta bantuan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dukungan tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan usaha masyarakat dan mempercepat pemulihan aktivitas ekonomi.
Perwakilan Posko Satgas Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera, Andre, menegaskan pentingnya sinergi dan sinkronisasi antara kementerian dan lembaga di tingkat pusat dengan pemerintah daerah. Koordinasi yang baik diperlukan agar penanganan bencana berjalan selaras, tidak tumpang tindih, serta mampu mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sementara itu, perwakilan BNPB, Enni Supartini, menyampaikan perlunya dukungan kebijakan berupa diskresi atau kemudahan perizinan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi, terutama terkait izin pinjam pakai kawasan hutan lindung dan kawasan suaka, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Dalam arahan teknis, Prof. Ir. Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap wilayah hulu sungai yang berpotensi mengalami longsor dan pergerakan tanah. Balai Wilayah Sungai (BWS) bersama dinas teknis terkait perlu segera mendeteksi sumbatan aliran sungai serta menangani material dan endapan longsor guna mencegah terbentuknya bendungan alam yang berpotensi memicu banjir bandang saat hujan lebat atau cuaca ekstrem.
Ia juga mengingatkan perlunya pemantauan berkelanjutan terhadap titik-titik rawan longsor serta penguatan sistem deteksi dini agar potensi ancaman bencana dapat diketahui lebih cepat dan langkah antisipasi segera dilakukan.
Melalui pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok berharap sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan semakin kuat dalam mempercepat pelaksanaan program R3P. Pemulihan tidak hanya menyasar infrastruktur yang rusak, tetapi juga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat serta penguatan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana di masa mendatang.
Pemerintah Kabupaten Solok berkomitmen melanjutkan koordinasi, memperkuat mitigasi, dan mengoptimalkan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi demi mewujudkan pemulihan yang cepat, terarah, dan berkelanjutan, dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.( Yef)
Komentar