AROSUKA, KABUPATEN SOLOK, SUMATERA BARAT — LiputanKhusus.Com — Bencana tidak pernah memilih waktu. Dalam hitungan menit, hujan deras dan longsoran dapat mengubah kawasan yang sebelumnya normal menjadi hamparan lumpur, batu, kayu dan material yang menyisakan kerusakan serta duka. Kondisi itu terjadi di Arosuka, Kabupaten Solok, Senin malam (21/9/2026).
Longsoran di kawasan hulu Batang Laso membawa material dalam jumlah besar hingga menerjang Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok, Kecamatan Gunung Talang, sekaligus berdampak terhadap permukiman masyarakat. Nagari Batang Barus dan Nagari Koto Gaek Guguak menjadi dua wilayah yang terdampak langsung.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah bersama unsur terkait bergerak melakukan penanganan. Bukan hanya BPBD, tetapi juga TNI, Polri, Basarnas, tenaga kesehatan, PMI, pemerintah daerah dan berbagai unsur pendukung lainnya.
Fokus diarahkan pada pencarian korban, evakuasi, pelayanan kesehatan, pengungsian, distribusi bantuan dan pembersihan kawasan terdampak.
Pemerintah Kabupaten Solok menetapkan status tanggap darurat melalui Keputusan Bupati Solok Nomor 300.2-265-2026 tertanggal 22 September 2026. Masa tanggap darurat yang semula berlangsung hingga 5 Oktober kemudian diperpanjang sampai 12 Oktober 2026 guna memastikan penanganan dan kesiapsiagaan di lapangan tetap berjalan.
Bencana tersebut meninggalkan duka mendalam. Dua warga meninggal dunia, yakni Daffi Arahman, 21 tahun, dan Agusra, 59 tahun.
Daffi ditemukan pada Selasa (22/9/2026) sekitar pukul 14.16 WIB, sementara Agusra ditemukan pada Jumat (25/9/2026) sekitar pukul 11.30 WIB.
Selain korban meninggal dunia, sejumlah warga mengalami luka.
Muhammad Nur Zen, 56 tahun, ASN PPPK Bagian Umum Setda Kabupaten Solok, mengalami fraktur alat gerak bawah disertai perdarahan dan dirujuk ke Semen Padang Hospital. Sementara Affan Alqadri, 26 tahun, mengalami cedera kepala dan perdarahan subarachnoid hingga harus menjalani perawatan ICU sebelum dirujuk ke RSUP Dr. M. Djamil Padang.
Dampak bencana juga memaksa sekitar 513 warga mengungsi.
Sebagian berada di titik pengungsian, sementara lainnya memilih mengungsi secara mandiri. Kondisi tersebut membuat pemenuhan kebutuhan dasar menjadi pekerjaan penting, mulai dari makanan, air bersih, tempat tinggal sementara hingga pelayanan kesehatan.
Ironisnya, pusat pemerintahan Kabupaten Solok sendiri ikut menjadi korban. Sejumlah bangunan perkantoran mengalami kerusakan berat, sedang dan ringan.
Gedung Sekretariat DPRD, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, DPMN dan Pos Jaga Satpol PP termasuk bangunan yang dilaporkan mengalami kerusakan berat.
Kerusakan juga menyasar permukiman dan lahan produktif masyarakat. Tercatat 19 rumah rusak berat, 9 rusak sedang, 33 rusak ringan, 13 rumah terendam dan 10 rumah berada dalam kondisi rawan. Sekitar 42 hektare sawah dan 15 hektare lahan kering turut terdampak. Lima ruas jalan dan dua jembatan juga mengalami kerusakan.
Penanganan dilakukan secara lintas sektor.
Basarnas fokus pada pencarian dan evakuasi, BPBD menangani pencarian, pembersihan, logistik dan pendataan.
TNI dan Polri mendukung pengerahan personel, pembersihan dan pengamanan. Dinas kesehatan, Dinas Sosial, DLH, Satpol PP, Damkar, PMI serta perangkat daerah lainnya bergerak sesuai tugas masing-masing.
Pembersihan kawasan juga didukung alat berat dalam jumlah besar.
Excavator, dump truck, wheel loader, motor grader, water tanker dan berbagai peralatan lainnya dikerahkan dari BPBPK, BPJN, BWSS V, Dinas PUPR, BNPB, TNI serta pihak swasta. Peralatan tersebut digunakan untuk membuka akses, membersihkan rumah dan perkantoran, serta menangani material yang menutup fasilitas umum dan aliran sungai.
Perhatian pemerintah pusat juga terlihat melalui kunjungan sejumlah pejabat.
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat meninjau lokasi pada 22 September, disusul Menko PMK dan Kepala BNPB pada 24 September. Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau kawasan terdampak dan RSUD Arosuka pada 25 September. Menteri Dalam Negeri kemudian datang pada 30 September dan Wakil Menteri Dalam Negeri pada 1 Oktober.
Namun, pekerjaan tidak berhenti ketika lumpur mulai dibersihkan. Badan Geologi Kementerian ESDM mendorong pembangunan sistem peringatan dini terpadu serta sabo dam untuk mengurangi risiko banjir bandang. Kompleks perkantoran Pemkab Solok juga perlu dievaluasi dari sisi keamanan lokasi dan potensi ancaman aliran material pada masa mendatang.
Di sinilah makna kerja pemerintah diuji. Banyak bicara tidak akan mengangkat lumpur.
Pernyataan tidak akan membuka jalan. Narasi tidak akan mengembalikan rumah warga. Yang dibutuhkan masyarakat adalah kerja yang benar-benar hadir dan bisa dirasakan.
Arosuka kini menghadapi pekerjaan panjang:
memulihkan kehidupan warga, memperbaiki infrastruktur, mengembalikan aktivitas pemerintahan dan memperkuat mitigasi bencana. Tanggap darurat hanyalah satu tahap dari perjalanan pemulihan.
Sebab setelah korban ditemukan dan material dibersihkan, pertanyaan berikutnya jauh lebih penting: apakah masyarakat akan benar-benar pulih dan apakah pemerintah mampu memastikan kawasan tersebut lebih siap menghadapi bencana berikutnya?
Di tengah bencana, kerja tidak cukup hanya terlihat. Kerja harus terasa. Karena banyak bicara tak akan pernah mengangkat lumpur.( Yef)
Komentar