Lampung Barat, Liputankhusus.com — Di bawah langit Lampung Barat, sebuah panggung sandiwara bernilai ratusan juta rupiah tampaknya sedang dipentaskan.

Targetnya Program Revitalisasi Satuan Pendidikan SDS Beringin jaya, Angka nominal yang tertera di papan proyek Rp 864,248,428 bukan jumlah yang main-main.
Namun, penelusuran lapangan yang dilakukan media ini menguak tabir realitas yang berbanding terbalik dengan angka fantastis tersebut.
Fakta-fakta yang ditemukan memunculkan pertanyaan pedas: ke mana perginya ‘kualitas’ dari dana APBN yang begitu besar.
Saat media melakukan penelusuran pada (22 Oktober 2026), jejak-jejak ketidak beresan mulai tercium saat tim investigasi menginjakkan kaki di lokasi proyek.
Mata yang tak jemu memandang, segera tertuju pada tumpukan material yang seharusnya menjadi tulang punggung kekuatan bangunan. Besi kanal dan material atap yang sudah terpasang, secara kasat mata, menyiratkan keraguan yang mendalam. Apakah material ini benar-benar memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan demi keamanan para siswa kelak. Ataukah ini hanyalah sisa-sisa dari strategi memangkas biaya untuk keuntungan sepihak.
Kegeraman kian memuncak saat melihat para pekerja. Tanpa perlengkapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang memadai, perisai dasar yang mutlak dalam dunia konstruksi, mereka mempertaruhkan nyawa di atas perancah bambu yang rapuh.
Ketiadaan pengawasan yang ketat membuat pemandangan ini layaknya teater bahaya tanpa pelindung.
“Siapa pengawasnya, aku salah seorang pekerja, seolah menegaskan kekosongan sistem pengawasan di lokasi.
Di mana letak pertanggungjawaban Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) selaku pelaksana proyek swakelola ini, Dan yang tak kalah janggal, lembaran gambar kerja, kompas penunjuk arah pembangunan agar sesuai standar teknis tidak terlihat sama sekali.
Apakah proyek sebesar ini berjalan hanya berdasarkan ‘insting’ dan hafalan.
Dugaan keterlibatan pihak ketiga pun kian santer, Jika benar-benar swakelola, Mekanisme swakelola mengharuskan Panitia Pembangunan membuktikan kemampuan mereka secara mandiri, bukan hanya menjadi ‘jembatan’ bagi kontraktor luar.
Saat dikonfirmasi, Ibuk jumilah selaku kepala sekolah, memberi tanggapan seolah olah tidak bertanggung tawab tampaknya memilih untuk ‘menyuruh menemui pelaksana nya’ di tengah badai dugaan penyimpangan ini.
Publik memiliki hak untuk menuntut transparansi total. Dana ini berasal dari keringat rakyat, dan setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dengan hasil fisik yang sesuai spesifikasi.
Jika semua sudah sesuai aturan, tantangannya adalah: Tunjukkan Buktinya! Jika tidak, maka harus ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk menyeret oknum-oknum yang mencoba ‘bermain-main’ dengan uang negara ke pengadilan.
Laporan ini adalah cerminan dari fakta lapangan. Semua temuan masih berstatus dugaan hingga hasil audit teknis oleh lembaga yang berwenang memberikan kesimpulan akhir. Media selalu memegang teguh indepedensi dan kode etik jurnalistik, membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak sekolah, panitia, pelaksana, pengawas, dan instansi terkait untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab demi keberimbangan berita.
Rakyat menunggu jawaban. Apakah Revitalisasi SDS Beringin jaya ini akan menjadi simbol keberhasilan pendidikan, atau hanya akan menambah daftar panjang proyek yang ‘bau amis’ di bumi
(Tim)












Komentar